Tipologi Hukum menurut Nonet dan Zelsnick

Tipologi Hukum menurut Nonet dan Zelsnick

Nonet dan Selznick membuat satu bagan yang membedakan antara hukum yang bertipe menindas  (repressive law) dan hukum yang disebutnya lebih baik, yaitu hukum otonom (autonomous law). Di luar kedua model ini, sebenarnya mereka juga menyebutkan satu tipe lain, yaitu hukum responsif (responsive law).   

	Represif	Otonom	Responsif
Tujuan Hukum	Ketertiban	Legitimasi	Kompetens
Legitimasi	Demi kepentingan negara itu sendiri	Menegakkan prosedur	Keadilan subtantif
Peraturan	Kasar dan terperinci, hanya mengikat yang diperintah	Panjang lebar, mengikat pembuat dan yang diperintah	Tunduk kepada prinsip dan kebijaksanaan
Penalaran / Reasoning	Sesuai keperluan dn partikularistik (cepat dan khusus)	Mengikatkan diri pada otoritas hukum, mudah terjebak pada formalist dan legisme	Bertujuan; perluasan kompetensi kognitif
Diskresi	Sangat umum, merata, oportunis	Dibatasi oleh peraturan	Banyak sekali dipakai, tetapi demi tujuan yang dapat dipertanggungjawab-kan
Pemaksaan	Luas sekali, pembatasan lemah (keluar kendali)	Dikontrol oleh hukum	Pencarian alternatif secara positif, misalnya insentif, sistem-sistem kewajiban swasembada
Moralitas	Moralitas komunal; moralitas hukum; moralitas pemaksaan (pengawasan)	Moralitas kelembagaan, sangat memperhatikan integritas proses hukum	Moralitas rakyat; “moralitas kerja sama”
Kaitan Politik	Hukum tunduk pada politik dan kekuasaan	Hukum “bebas” dari politik;  ada pemisahan kekuasaan	Aspirasi-aspirasi hukum dan politik berintegrasi; pembauran kekuasaan
Harapan	Kepatuhan tanpa syarat; jika tidak taat harus dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan aturan dapat dibenarkan secara hukum, misalnya untuk mengkaji validitas undang-undang dan peraturan	Tidak taat dilihat sebagai kerugian substantif; dipandang sebagai pengajuan isu tentang legitimasi
Partisipasi	Tunduk dan patuh; kritik dianggap tidak loyal	Kemungkinan dibatasi oleh prosedur, yang ada; terbuka munculnya kritik hukum	Kemungkinan diperluas oleh integrasi kepengacaraan hukum dan sosial (bantuan hukum struktural)

                        .          

            .          

Hukum responsif adalah hukum yang mampu mengatasi ketegangan-ketegangan akibat terjadinya perubahan sosial. Agar hukum menjadi responsif, sistem hukum dalam banyak hal hendaknya terbuka terhadap tantangan-tantangan yang ada dalam masyarakat. Sistem hukum juga harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dan selalu sigap menyikapi setiap kepentingan yang baru muncul dalam masyarakat.

Tipe hukum menindas (represif) adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan yang represif. Tipe hukum ini praktis tanpa legitimasi sama sekali. Orang menaatinya karena dibayang-bayangi oleh ketakutan terhadap penguasa yang keras dan kasar. Sifat represif dari hukum itu semata-mata bertujuan untuk memelihara stabilitas sosial.

Tipe kedua, yaitu hukum otonom jelas lebih baik daripada tipe pertama karena ia mampu menjinakkan sifat represif dari kekuasaan itu demi melindungi integritas hukum itu sendiri.  Tipe hukum otonom sudah memiliki legitimasi sebagai hukum. Legitimasi ini didasarkan pada gagasan bahwa stabilitas sosial itu baru memiliki keabsahan secara hukum apabila penggunaan kekuasaan diawasi menurut prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dan institusi peradilan yang bebas. Tipe kedua  di atas sudah baik, namun dikhawatirkan apabila hukum hanya dijalankan secara formalitas demikian, maka keadilan yang dicapai juga hanya keadilan formal belaka. Untuk itu perlu ada tipe hukum ketiga yang bertujuan melayani kebutuhan riil masyarakat, atau dengan perkataan lain ia lebih sebagai “problem solver”. Keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan material (substantif).

Nonet dan Selznick mengatakan, bahwa tipe hukum menindas tidak mungkin dapat lepas dari permasalahan “legitimasi” yang dihadapinya,  kecuali ia bergerak mengubah dirinya menuju hukum otonom. Selanjutnya, tipe hukum otonom juga tidak akan mampu mengatasi problema “formalitas hukum” yang dihadapinya dan menuju ke arah tipe hukum responsif.